Gubernur Riau Syamsuar Minta Walikota dan Bupati Dirikan Posko Siaga Darurat Bencana Karhutla

PEKANBARU, (Publiknews.com) – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus meluas di Riau. Paling parah terjadi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Hingga hari ini, api masih terus membara. Namun belum ada pelaku yang diamankan kepolisian terkait kebakaran hutan di Rupat.

Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan semua pihak bersinergi, bekerja dan siaga 24 jam dalam menangani kasus karhutla. Hal ini dikatakan Syamsuar saat menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2019 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (27/2).

Syamsuar mengintruksikan seluruh bupati dan wali kota segera mendirikan posko siaga darurat bencana. Itu dilakukan agar penanganan kebakaran lahan bisa cepat ditangani dan jika ada warga yang butuh pertolongan bisa langsung dibantu.

“Dalam menangani kebakaran lahan dibutuhkan sinergisitas dan keterlibatan semua pihak. Apalagi saat ini cuaca di Riau masuk musim kering, sehingga cukup berpotensi terjadi kebakaran lahan. Penanganan Karhutla di Riau termasuk cepat dibandingkan sebelumnya,” ujar Syamsuar.

Syamsuar menyebutkan, karhutla bukan hanya menjadi atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, melainkan semua unsur agar api tidak menyebar luas. Menurut Syamsuar, Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah mendata titik-titik rawan Karhutla.

Sehingga nantinya bisa dilakukan pemantauan melalui alat yang bisa mendeteksi kelembaban dan kekeringan tanah gambut.

“Kita memiliki perhatian besar secara bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat, untuk wilayah Riau. Dalam kesempatan ini Satuan Tugas (Satgas) sudah berfungsi dan siaga 24 jam,” ucap Syamsuar.

Soal bagaimana penanganan dan anggarannya, Syamsuar mengatakan harus dikoordinasikan secara bersama-sama. Dia juga meminta tim gabungan yang sudah dibentuk jangan menunggu sudah parah, baru sibuk melakukan pemadaman.

“Titik api banyak sekali acuannya, karenanya kita harus mengacu pada Menteri LHK menggunakan satelit apa untuk memantau, jangan nanti berbeda. Kami berharap kita satu suara dan siapa yang menyampaikan,” jelas Syamsuar.

Syamsuar membeberkan kendala yang dihadapi masih tingginya orang membuka lahan. Dalam perjalanan banyak terjadi permasalahan karena kebakaran bisa disebabkan faktor alam atau manusia.

“Apalagi kejadian di Pulau Rupat bukan hal yang biasa terjadi. Karena di Rupat sangat jarang terjadi Karhutla. Sumber air yang jauh juga menjadi kendala di lapangan. Kalau di Rupat karena kekurangan alat, sehingga Panglima TNI memberikan bantuan alat dan personel di Pulau Rupat,” terang Syamsuar.

Syamsuar juga akan turun ke 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau untuk melakukan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Riau.

“Saya juga akan turun ke 12 daerah untuk mengajak kepala daerah siaga darurat bencana segera didirikan di semua daerah. Sehingga jika ada kebakaran bisa langsung ditangani,” tegas Syamsuar.

Syamsuar sudah memerintahkan Sekdaprov Riau untuk segera memanggil dinas kesehatan dan segera mengirimkan bantuan ke daerah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda agar ini segera diberikan bantuan,” ujar Syamsuar.

BMKG Stasiun Pekanbaru memprediksi, sebagian besar wilayah di Riau akan minim curah hujannya, atau bahkan tidak akan ada hujan mulai bulan Mei. Sedangkan pada bulan Juni seluruh wilayah di Riau sudah masuk kemarau.

“Perkiraan kami kemarau di Riau bisa sampai pertengahan sampai akhir oktober. Kami berharap BPBD Riau dan Kabupaten terus memantau informasi dari kami sehingga bisa dilakukan antisipasi sejak dini,” jelas Syamsuar.

Dalam rapat koordinasi diikuti, Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Danlanud Roesmin Nurjadin, Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, dan Perwakilan KLHK RI Rafles.

Sumber: Merdeka.com
Editor: Ge. Setiawan