Sebagian Besar Pekerjaan Proyek Jadi Swakelola, Askonas Soroti PUPR Meranti

MERANTI, PUBLIKNEWS.COM – Saat ini sebagian besar pekerjaan proyek yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau diswakelolakan. Dengan demikian, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dengan cara lelang tender, kini hanya cukup dikerjakan langsung oleh PUPR sendiri.

Hal itu kini menjadi sorotan dari Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti dikatakan Ketua Askonas Meranti Kamaruddin, menurutnya, tindakan yang dilakukan dinas PUPR itu sewenang-wenang saja.

“Saya mewakili seluruh pengurus dan anggota DPC Askonas Kabupaten Kepulauan Meranti, mempertanyakan kebijakan Dinas PUPR. Kenapa sebagian besar paket pekerjaan proyek yang ada di Dinas PUPR diswakelolakan,” kata Ketua Askonas Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamaruddin, kepada Publiknews.com, Sabtu (19/8/2023) sore.

Kamaruddin mengatakan, tindakan yang dilakukan PUPR Meranti itu seakan meragukan kualitas kontraktor lokal. Ia juga menegaskan, seolah-olah Askonas Meranti tidak mampu untuk mengikuti proses lelang.

“Apa yang dilakukan PUPR Meranti ini sudah kelewatan, seakan-akan kontraktor yang tergabung dalam Askonas tidak mampu mengikuti proses lelang,” tambahnya.

Kamaruddin juga menjelaskan, dengan diswakelolakannya paket besar yang ada di Meranti itu, secara tidak langsung membunuh karakter kontraktor lokal. Pasalnya, kontraktor yang ada tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang seharusnya dilelangkan.

“Sehingga dengan diswakelolakan proyek di Dinas PUPR Meranti kami tidak bisa mendapatkan pekerjaannya, tenaga ahli yang kami sekolahkan dalam pelatihan untuk membidangi profesi kontraktor tidak bermanfaat di kabupaten sendiri,” tegasnya.

Apa yang dilakukan Dinas PUPR Meranti itu menibulkan kekesalan bagi Askonas. Ia berharap, PUPR bisa selektif terhadap kegiatan yang mereka swakelolakan.

“Terus terang, kami kesal dengan diswakelolakannya kegiatan-kegiatan besar di sini. Contohnya proyek pembangunan Kantor Camat Tebingtinggi dan Kantor Lurah Selatan yang saat ini sedang berjalan, kenapa tidak masuk lelang, harusnya PUPR lebih bijak dan selektif lagi,” tegas Kamaruddin.

Lebih jauh Kamaruddin mengatakan, jika semua kegiatan proyek yang besar diswakelolakan, hal itu bisa berakibat fatal bagi kontraktor yang ada di Meranti.

“Kebijakan itu secara tidak langsung sama dengan mempersulit kami untuk mencari makan di Kampung sendiri,” tandasnya.

Hingga diterbitkannya berita ini, pihak media belum bisa mendapatkan keterangan dari PUPR Kepulauan Meranti.

Laporan: Koko