Bupati Siak Sidak Mobil Dinas, 100 Kendaraan Tak Layak Pakai Siap Dilelang

SIAK, PUBLIKNEWS.COM – Bupati Siak, Dr. Afni Z, M.Si., melakukan langkah tegas dengan memeriksa langsung ratusan kendaraan dinas roda empat milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Siak. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh di halaman Kantor Bupati Siak, Kelurahan Mempura, Kamis pagi (7/8/2025).

Sebanyak 523 unit kendaraan dikumpulkan, terdiri dari 451 mobil milik pemerintah dan 72 unit mobil sewaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Bupati Afni dalam menata ulang sistem pengelolaan aset daerah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“Kita ingin mulai dari hal kecil. Kalau kendaraan dinas yang sudah tua terus-menerus dirawat dengan biaya besar, itu pemborosan. Lebih baik kita lelang saja,” tegas Bupati Afni saat memberikan arahan.

Ia menggandeng Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Bidang Aset untuk melakukan pendataan fisik, legalitas, dan kelayakan ekonomis seluruh kendaraan. Termasuk siapa pemegang kunci, berapa jumlahnya, dan bagaimana pertanggung jawabannya.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 100 unit mobil dinas yang sudah tidak layak operasional dan akan segera dilelang. Rinciannya, 70 unit teridentifikasi langsung di lokasi, dan 30 unit lagi masih dalam proses verifikasi.

“Besok kita mulai proses lelangnya. Ini juga bentuk efisiensi anggaran, karena merawat kendaraan tua malah membebani,” ujar Bupati Afni.

Afni juga menyoroti ketimpangan distribusi kendaraan dinas. Banyak perangkat kampung dan anggota BAPEKAM di wilayah terpencil yang kesulitan akses transportasi.

“Kalau ada kendaraan menganggur, alihkan ke daerah yang lebih membutuhkan. Jangan disimpan tanpa fungsi,” kata Afni.

Ia juga menginstruksikan agar ke depan, OPD tidak lagi menambah kendaraan dinas baru. Bila sistem sewa terbukti lebih efisien, maka pembelian kendaraan akan dihentikan.

Pemeriksaan kendaraan ini adalah bagian dari penataan besar-besaran aset milik daerah. Setelah mobil, Bupati Afni berencana menyisir motor dinas, rumah dinas, hingga aset tanah milik pemerintah daerah.

“Kita ingin semua aset tercatat, terpakai sebagaimana mestinya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bagian dari reformasi tata kelola aset daerah,” ujarnya.

Langkah ini diambil karena kondisi keuangan daerah dinilai tidak dalam keadaan ideal, sehingga setiap belanja daerah harus diarahkan untuk hal yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung ke masyarakat.

Bupati Afni berharap aksi ini menjadi titik awal menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kendaraan bukan aset yang nilainya naik, jadi harus dimanfaatkan optimal sebelum nilainya benar-benar habis. Mari kita efisien, mari kita benahi bersama,” pungkasnya.

Laporan : Sary 

Editor : Koko Haryadi