Di Hadapan Gubernur, Bupati Siak Minta Jalan Rusak Jadi Prioritas Pembangunan Riau

PEKANBARU, PUBLIKNEWS.COM – Infrastruktur jalan menjadi fokus perhatian Bupati Siak Afni Z saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Riau 2025–2029 yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Senin (30/6/2025).

Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Riau Abdul Wahid ini, Afni menyuarakan kondisi jalan rusak parah yang menghubungkan KM 11 Tualang hingga KM 11 Koto Gasib. Ia meminta Pemerintah Provinsi Riau segera turun tangan mengingat jalur ini menjadi urat nadi penghubung antarkabupaten.

“Kami berharap besar kepada Bapak Gubernur terkait perbaikan jalan ini, karena Siak hanya memiliki 4,10 persen dari total jalan di Riau, sekitar 110,3 kilometer. Beban ini terlalu berat jika ditanggung sendiri,” ujar Afni.

Bupati termuda di Riau itu juga mengusulkan agar jalur strategis tersebut dapat diusulkan menjadi jalan nasional, mengingat perannya sebagai penghubung ekonomi antarwilayah. Ia menegaskan setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi di Siak, mampu menyumbang PDRB Riau sebesar Rp590,7 miliar.

Dalam forum tersebut, Afni juga menyampaikan usulan agar kawasan Istana Siak dapat masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai kawasan pariwisata prioritas, sekaligus meminta dukungan terkait isu lahan di Siak yang mayoritas berstatus HTI dan HGU.

“Kami ingin memberikan ruang kepada petani-petani kami yang menggantungkan hidup dari perkebunan, agar di masa depan tidak terjadi lagi konflik lahan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi forum penting untuk menyatukan langkah dan visi pembangunan Riau ke depan.

“Pembangunan Riau tidak bisa dengan cara biasa-biasa saja. Kita menghadapi tantangan nyata seperti kesenjangan wilayah, ancaman lingkungan, dan perubahan iklim,” kata Wahid.

Ia juga memaparkan visi Riau Bedelaw pada RPJMD 2025–2029, yakni Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju. Selain itu, Pemprov Riau berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga 20 ton per tahun, sejalan dengan komitmen Paris Agreement.

Abdul Wahid menegaskan meskipun kondisi fiskal masih menjadi tantangan, Pemprov Riau akan terus berupaya agar pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Riau.

Laporan : Sary 

Editor : Koko Haryadi