oleh

DPRD Siak Hearing Masalah TORA, Koperasi BUTU Tak Hadir

SIAK, (Publiknews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar Hearing atau dengar pendapat bersama Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS), LIRA dan beberapa elemen masyarakat terkait masalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan program presiden republik Indonesia Joko Widodo. Namun, dalam hearing tersebut, pihak Koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU) tak dapat hadir.

Sebelum hearing dimulai, ketua DPRD Siak Indra Gunawan menjelaskan, bahwa dalam dengar pendapat kali ini pihak koperasi BUTU tak dapat hadir dikarenakan ada hal lain yang mesti mereka hadiri.

“Untuk heariang kali ini pihak koperasi BUTU tak hadir, sesuai surat yang mereka layangkan dan yang sudah kita terima pagi ini. Untuk bunyi suratnya nanti akan dibacakan langsung oleh Pak Sutarno,” terang Indra Gunawan di hadapan peserta hearing di ruang Banggar DPRD Siak, Kamis (25/7/2019) siang.

Baca Juga :  Polda Riau Bongkar Penyelundupan Sabu 35 Kg dari Malaysia, Upah Kurir?

Setelah dimulai hearing, surat ketidak hadiran pihak Kopesasi BUTU dibacakan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Siak Sutarno. Dalam surat tersebut pihak Koperasi menyampaikan beberapa poin dan salah satunya menyebutkan keberatannya untuk menghadiri undangan DPRD Siak karena pada hearing tersebut pihak pemerintah daerah tidak dilibatkan.

“Berdasarkan dari surat yang dikirim pihak Koperasi yang telah dibacakan tadi, salah satu poin mereka keberatan karena dalam hearing kali ini pihak pemerintah tidak dilibatkan seperti BPN dan Pertanahan,” kata Indra Gunawan yang didampingi wakil ketua I Sutarno dan anggota Komisi II DPRD Siak Muhtarom dan Sujarwo.

Baca Juga :  Sukses Kuasai Rutan Dalam Waktu Singkat, Ketua DPRD Siak Apresiasi Kinerja Kepolisian

Dalam perjalanan hearing ketua DPRD Siak berpendapat, untuk memenuhi semua tuntutan dari layangan surat untuk permintaan hearing yang dilayangkan oleh MPKS dan LIRA itu harus semua pihak dihadirkan.

“Saya sependapat dengan kawan-kawan dari MPKS dan LIRA agar pada hearing berikutnya akan melibatkan semua pihak yang menyangkut dengan masalah TORA ini,” lanju Indra.

Indra juga berharap, agar pada hearing selanjutnya, jika semua unsur dilibatkan pihak Koperasi BUTU juga harus mempersiapkan seluruh dokumen yang mereka miliki. Dengan tujuan, untuk mencari solusi dalam masalah tersebut.


Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu
Baca Juga :  Terindikasi Tanpa IMB, Pol-PP Siak Hanya Berikan Teguran UD Siak Subur Sejahtera



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar