Bupati Afni Tekankan PI 10 Persen Bisa Sejahterakan Warga Siak

PEKANBARU, PUBLIKNEWS.COM – Bupati Siak, Afni Zulkifli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengoptimalkan Participating Interest (PI) 10 persen agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) PI 10 persen bersama Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, di Ruang Melati Lantai 3, Kantor Gubernur Riau, Rabu (17/9/2025).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dengan menghadirkan kepala daerah penghasil migas di Riau, di antaranya Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Siak, serta perwakilan BUMD dan perusahaan migas selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Syahrial Abdi menyampaikan, pengelolaan PI 10 persen menjadi isu penting yang harus ditangani dengan serius.

“Dengan kolaborasi yang baik, PI 10 persen dapat menjadi solusi bagi daerah, menghindarkan kita dari kesulitan keuangan dan defisit. Pemprov mendukung penuh agar pengelolaan PI dilakukan secara optimal,” katanya.

Plt. Deputi KPK RI, Agung Yudha Wibowo, menambahkan bahwa monev ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

“Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. PI 10 persen harus dikelola sebaik-baiknya agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah penghasil, bukan menjadi sumber masalah baru,” tegas Agung.

Dalam rapat tersebut, berbagai isu mengemuka, mulai dari perubahan regulasi, keterbukaan data produksi (lifting), hingga penguatan kapasitas BUMD agar mampu mengelola PI secara profesional.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti masukan KPK sekaligus memperjuangkan hak Kabupaten Siak.

“InsyaAllah, ke depan kami akan evaluasi regulasi hingga komposisi pengelolaan PI. Harapannya, PI 10 persen benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Siak,” ujar Afni.

Afni juga menyoroti peran Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui program CSR yang dinilai belum maksimal memberi dampak bagi masyarakat Kecamatan Minas.

“Kami minta aspirasi warga Minas dipenuhi, seperti penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, dan pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

Rapat Monev ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemprov, Pemkab, KPK, BUMD, dan perusahaan migas. Dengan tata kelola yang baik, PI 10 persen diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Riau, khususnya di Kabupaten Siak.

Laporan : Sary 

Editor : Koko Haryadi