SIAK, (Publiknews.com) – Anggota Komisi II DPRD Siak, Ariadi Tarigan secara resmi melaporkan Kepala Pengadilan Negeri setempat dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dugaan pemalsuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan oleh PT Duta Swakarya Indah (DSI) ke Komisi Yudisial (KY).
“Saya secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan etika dan wewenang di PN Siak. Jadi ini bukan gertak sambal, saya sudah lakukan apa yang saya utarakan,” kata Ariadi saat konferensi pers di DPRD Siak, Senin, (19/8/2019).
Laporan tersebut dikirimnya via Kantor Pos di Kecamatan Siak. Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Ketua PN Siak/Hakim/Majlis Hakim Perkara Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sak dan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Sak.
Laporan itu ditujukan pada Ketua KY Republik Indonesia dan ditembuskan ke Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional. Kemudian juga ke Jaksa Agung, Ketua Muda Bidang Pengawasan MA, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan Kepala Perwakilan KY Riau.
Ketua PN Siak dalam laporan tersebut dikatakan menunjuk, memeriksa dan mengadili dua perkara di atas pada 17 Juli 2019 atas nama Suratno Konadi, Direktur PT DSI dan Teten Effendi sebagai Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Siak. Hal tersebut dalam perkara pidana dugaan menggunakan surat palsu /menerbitkan izin dengan dasar dan kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Lihat Berita dan Artikel Terbaru Publik News Lainnya di Google News
Redaksi Publik News menerima kiriman berita, rilis pers dan opini. Kirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500
Komentar