oleh

Sejak 8 Januari 2020, Petahana Tidak Boleh Melakukan Pergantian Pejabat

-Siak-1.056 views

SIAK,(publiknews.com) – Terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 kemarin, Bupati atau Walikota yang mencalonkan dirinya kembali dalam kontestasi Pilkada tahun ini tidak boleh lagi melakukan pergantian Pejabat di lingkungannya.

Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, Neil Antariksa, A.Md, SH., MH menghimbau kepada Gubernur Riau Drs Syamsuar agar mengingatkan Bupati atau Walikota yang mencalonkan diri kembali.

Dilansir oleh detaksatu.com, Hal ini disampaikan oleh Neil kepada seluruh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang ikut menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 via Group jejaring sosial (WhatsApp), Jum’at (03/01/2019).

Baca Juga :  Antisipasi Warga dari Daerah Luar, Koramil 12/PWK Sabak Auh Pantau Pos Covid-19 di Jalan Lintas Belading

Hal ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Provinsi Riau untuk melakukan pencegahan pelanggaran dalam kontestansi Pilkada 2020.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor SS_2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020.

Dalam group Neil meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota menyurati Bupati atau Walikota yang ikut dalam Pilkada nanti agar tidak lagi melakukan pergantian pejabat.

“Surati Bupati, Walikota yang masih menjabat agar jangan lagi melakukan pergantian pejabat mulai tanggal 8 Januari 2020 sebagaimana yang telah tertuang UU 10 Tahun 2016 dan SE Bawaslu RI.” kata Neil dalam group.

Baca Juga :  Jabat Kabag Umum Sekdakab Siak, Romy: Mohon Ajar Saya

Adapun sanksi yang akan diberikan adalah pembatalan sebagai calon pada Pilkada 2020.

Didalam Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016 ayat (2) menerangkan bahwa Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/Wakil bupati, dan Wali kota/wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.




Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: [email protected] atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar