oleh

Lalai Dalam Menjalankan Tugas, 3 Komisioner Panwascam Bungaraya, Diganjar Teguran Oleh Bawaslu Siak

SIAK, (Publiknews.com) – Ternyata, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Bungaraya hanya mendapatkan sanksi Teguran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak, Riau. Seperti diketahui bersama, di mana pada waktu rapat pleno di kecamatan Bungaraya telah terjadi indikasi penggelembungan suara. Yang mana, suara partai Golongan Karya berpindah ke salah satu Caleg partai tersebut.

Baca Juga :  Diduga Tertibkan APK Sepihak, Caleg PKS Dapil I Kecam Tindakan Panwascam Bungaraya

Hal itu diungkapkan, Ketua Bawaslu Siak M Royani melalui Kordinator divisi Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) M Fadli, dikatakannya, untuk sanksi yang diberikan ke tiga komisioner Panwascam Bungaraya hanya berupa teguran. Menurutnya, diberikannya sanksi tersebut, karena mereka lalai saat bertugas sebagai pengawas.

“Dari hasil klarifikasi terhadap ketiga panwascam bungaraya,  kami memutuskan memberi sanksi teguran tertulis atas kelalaian mereka dalam menjalankan tugas pengawasan,” kata Fadli menjawab Publiknews.com melalui akun whatsapp pribadinya Ahad, (16/6/2019).

Saat ditanya kenapa hanya sanksi teguran tertulis, Fadli menjawab, keputusan itu diambil berdasarkan tahapan-tahapan perkasus. Ia juga menjelaskan, pihak Panwascam tidak tahu jika ada indikasi kecurangan dari awal.

Baca Juga :  Langgar Ketentuan, Panwascam Tualang Siak Tertibkan 5 APK

“Nah, dalam kasus ini kesalahan panwascam Bungaraya adalah mereka tidak mencermati model DA1 yang di print PPK Bungaraya, membandingkannya dengan model DAA1 hasil pleno. Sehingga kemudian DA1 yang diteken saksi tidak sesuai dengan hasil real penghitungan. Mereka itu tahu ada perbedaan setelah kami kasih tau,” urainya.

Fadli juga menegaskan, sanksi itu diberikan kepada ketiga Panwascam Bungaraya atas dasar ketidak tahuan mereka dari awal. Menurutnya, jika mereka mengetahui ada indikasi kecurangan tersebut dari awal, tentu berbeda sanksi yang diberikannya.

Baca Juga :  Bawaslu Limpahkan Kasus Pelanggaran Pemilu di Kandis ke Polres Siak

“Kecuali jika mereka dari awal mengetahui ada perbedaan dan melakukan pembiaran, akan lain ceritanya. Yang ini kan dari penjelasan mereka bahwa murni mereka tidak tahu adanya model DA1 yang dirubah tersebut. Kira- kira seperti itu mas,” tukasnya.


Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar