Pemkab Siak Susun Renja Perangkat Daerah, Dinas PDK SILPA Terbanyak 2022

SIAK, PUBLIKNEWS.COM – Forum Perangkat Daerah melakukan Rapat Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, yang dilakukan di Zamrud Room, Komplek Perumahan Abdi Praja, Siak Sri Indrapura, Selasa (7/3/2023).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Siak, Sekda Siak, dan diikuti oleh seluruh Pimpinan OPD serta Camat di lingkungan Kabupaten Siak.

Rapat Pembangunan untuk tahun 2024 itu bertema memperkuat tata kelola pemerintahan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ketua Bappeda Kabupaten Siak Wan Muhammad Yunus menjelaskan bahwa Rakerja OPD ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Renja.

“Renja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Rancangan Kerja (Renja) dari OPD yang dipadukan dengan pelaksanaan Musrembang kecamatan,” ujarnya.

Rakerja ini juga akan membahas Renja dari OPD yang akan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Siak pada tahun 2024.

Wan Yunus juga menjelaskan terkait pengelolaan anggaran di tahun 2022 lalu.

“Tahun 2022, Belanja sebanyak 2,4 Triliun rupiah, dan terealisasi 2,2 triliun rupiah dengan sisa 238 dan hampir 10% untuk tahun 2022,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan per OPD atau dinas 4 besar yang memiliki sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto (SILPA) terbanyak yaitu Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan menjadi Dinas dengan silpa terbanyak, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD.

“4 besar OPD dengan silpa terbanyak yaitu Dinas Pendidikan sebanyak 62 miliar lebih, Dinas Kesehatan sebanyak 42 miliar lebih, Sekretariat Daerah sebanyak 28 miliar lebih, dan Sekretariat DPRD sebanyak 22 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Siak Alfedri menegaskan untuk pembangunan di tahun 2024 harus dibuat perencanaanya sehingga di tahun 2024 sudah melakukan realisasi fisik. Bupati juga meminta agar dilakukan pembahasan khusus untuk target-target pendapatan di 2024.

“Sebelum Musrenbang harusnya dilakukan pembahasan khusus untuk target-target pendapatan 2024, BKD juga harus membahas ini dengan dinas terkait sebelum kita lakukan pembahasan, target seperti apa dan mana yang bisa dinaikkan di 2024 kemudian Kepala BKD mengekspor angka tersebut saat Musrenbang estimasi pendapatan,” jelasnya.

Bupati juga menjelaskan penggunaan APBD disetiap instansi, dibidang pendidikan, kesehatan, ADD, dan infrastruktur.

“Kewajiban di APBD itu untuk pendidikan sebanyak 20%, kesehatan sebanyak 10%, ADD 10% dari dana pengembangan pelonjakan dan infrastruktur sebanyak 25 %,” ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa penggunaan APBD di 2023 ini untuk pendidikan melebihi 20% sebagaimana seharusnya, hal ini disebabkan terjadinya pembengkakan belanja pada belanja pegawai untuk rekrutmen formasi P3K 2022.

“Pada penggunaan APBD di 2023 ini untuk pendidikan melebihi 20%, terjadi pembengkakan belanja pada belanja pegawai, karena kita merekrutmen formasi P3K 2022 sebanyak 2100 lebih,” ungkapnya.

Meskipun pendidikan melebihi 20% dari APBD namun Bupati menjelaskan akses pendidikan merupakan nomer satu, sehingga tetap dilakukan pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi akses utama dalam pendidikan.

Laporan: Sary
Editor: Koko Haryadi