Tim Transisi Siak Susun RPJMD, Bupati dan Wakil Bupati Baru dapat Warisan Utang

SIAK, PUBLIKNEWS.COM – Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih belum dilantik, tapi beban keuangan sudah menanti. Bupati Siak terpilih Dr Afni Z tidak ingin terseret arus lama, sehingga ia mengatur ulang napas anggaran, menyisir proyek, dan meminta semua jujur pada rakyat.

Saat pagi belum begitu tinggi, puluhan orang memasuki ruang rapat kantor Bapperida Siak, Rabu-Kamis (21-22/5/2025). Aroma kopi dan berkas-berkas bertumpuk memenuhi meja besar di tengah ruangan.

Beberapa wajah terlihat asing, bukan ASN, bukan pula pejabat Pemkab Siak. Beberapa lagi wajah lama, mantan birokrat yang dulu menduduki pucuk jabatan di sana. Mereka mengenakan pakaian santai khas kampus, kemeja panjang lengan, celana bahan, tanpa lambang pangkat. Sebagian mereka akademisi, sebagian mantan birokrat dan sebagian lagi birokrat senior kabupaten Siak.

Sejak Rabu, mereka diminta untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangkap Menengah Daerah (RPJMD) Siak.

Mereka adalah tim transisi pemerintahan baru, sekelompok profesional dan akademisi, serta mantan birokrat. Mereka ditunjuk oleh Bupati Siak terpilih, Dr Afni Z untuk menciptakan quantum menuju Siak lebih hebat.

Baru akan menyusun rencana, Pemkab Siak yang sebentar lagi resmi dipimpin Afni telah menyambut beban keuangan yang menggunung.

“Totalnya sekitar Rp331 miliar lebih. Itu baru tunda bayar. Belum yang lain,” kata Afni dalam catatan arahannya.

Ia tidak hadir di rapat kedua tim transisi Kamis ini. Tapi pesannya sampai lewat Syamsurizal, wakil bupati terpilih, yang menjadi utusan resmi. Di dalam map coklat, ada catatan tangan sang bupati baru. Isinya tidak hanya daftar pekerjaan, melainkan juga serangkaian keputusan penting yang menentukan arah pemerintahan lima tahun ke depan.

Tak Ada Lagi Lelang Berbasis Utang

Pada rapat perdana, Rabu kemarin, Afni hadir. Ia mendengarkan langsung laporan dari TAPD dan Plt Sekda Siak, Fauzi Asni, terkait kondisi keuangan daerah. Anggaran defisit, tunda bayar menumpuk, dan proses belanja yang belum sepenuhnya transparan.

Afni memulai langkah pertamanya dari landasan pacu utang itu. Dengan tegas ia menyerukan, stop lelang proyek yang tidak mendesak.

“Jikalah tidak terlalu urgen, lebih baik ditunda dulu lelangnya. Prioritaskan bayar utang,” kata Afni dengan mimik serius.

Bagi Afni, hal itu wajar ditegaskan bukan sebagai kebijakan darurat, melainkan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dalam dokumen itu, setiap daerah diminta mengutamakan efisiensi dan belanja produktif. Tapi di Siak, masalahnya lebih rumit sebab beberapa proyek fisik sudah terlanjur dilelang. Di sisi lain, uangnya belum jelas ada atau tidak ada sama sekali.

Karena itu, Afni mengingatkan kembali pada aturan yang lebih keras. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Isinya, pendapatan harus pasti sebelum proyek dilelang. Tak boleh lagi ada proyek berdasarkan harapan dana.

“Jangan lelang berbasis utang. Itu hanya akan menambah beban fiskal dan memperburuk kondisi masyarakat,” ujar mantan Jurnalis itu.

Peta Lahan, Seragam Gratis dan Ekonomi Mikro

Dalam ketegasan pengetatan fiskal itu, Afni tidak ingin pemerintahannya kehilangan arah program prioritas. Ia meminta agar janji-janji kampanyenya mulai dilaksanakan secara bertahap. Salah satu yang paling mendesak adalah program seragam sekolah gratis. Ia meminta Dinas Pendidikan segera memasukkan anggaran itu ke dalam APBD Perubahan.

“Targetnya bisa dimulai tahun ajaran baru,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga memberi sedikit intervensi pada pembayaran hak pegawai dan honorer secara tepat waktu. Sebab itu kewajiban birokrasi yang juga berimplikasi sebagai penggerak ekonomi mikro.

“Gaji ASN dan honorer itu berputar di pasar, di warung, di usaha kecil. Kalau itu macet, rakyat kecil juga yang tersendat,” katanya.

Di sektor pertanahan, Afni menyebut rencananya jauh lebih ambisius, yaitu menyusun peta lengkap penguasaan lahan dan kawasan hutan. Ini bagian dari perjuangannya untuk mengangsur penyelesaian persoalan agraria dan hak tanah adat di Siak.

“Masalah tanah dan hutan ini bukan kerja instan tapi harus ada progres. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi?,” tanyanya.

Ia menyebut perlunya peningkatan anggaran untuk Bagian Pertanahan. Bukan untuk proyek besar, tapi alat kerja dasar seperti GPS, dokumen, hingga peta digital.

Menghadang Isu dan Spekulasi Jabatan

Saat tim transisi bekerja, rumor mulai beredar. Ada isu terkait pengumpulan SK honorer, ada kabar terkait transaksi jabatan, ada yang mengaku sebagai tim Afni-Syamsurizal lalu menawarkan posisi. Isu ini tentu akan menggerus integritasnya serta merugikan banyak pihak. Ia langsung membantah semua.

“Tidak ada transaksi apapun untuk mutasi jabatan. Belum kepikiran ke arah sana. Kalau ada yang jual nama saya, tidak perlu dipercaya,” katanya.

Ia bahkan menegaskan tidak ada utusan resmi dari dirinya atau Syamsurizal yang bertugas membagikan jabatan. Baik di pemerintahan maupun di BUMD. Afni tahu, transisi adalah masa paling rawan untuk politik balas budi. Tapi ia tampak tak ingin terjerumus ke lubang kelam tersebut.

Sebaliknya, ia meminta seluruh aparatur tetap fokus bekerja, melayani rakyat, dan jangan terpengaruh isu apapun. Namun demikian, Afni juga memesankan keramahtamahan dalam menghadapi rakyat.

“Jangan lupa beri senyum pada rakyat. Itu sedekah paling mudah dan murah. Langsung dicatat sebagai amal jariyah. Pahalanya insyaAllah tidak pakai tunda bayarlah,” kata dia.

RPJMD dan Jalan Baru

Hari itu, tim transisi masih menggelar rapat lanjutan. Di ruang berbeda, panitia kecil juga mulai mempersiapkan prosesi pelantikan bupati-wakil bupati yang akan digelar dalam waktu dekat.

Afni sendiri sudah menitipkan catatan tertulis kepada beberapa OPD strategis. Isinya termasuk arahan teknis, termasuk juga kerangka awal RPJMD yang menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Ia meminta publik juga ikut mengawalnya.

“Pemerintah harus jujur kepada rakyat. Kalau anggaran belum ada, katakan belum ada. Jangan pakai ilusi,” kata Afni.

Tugas tim transisi mungkin sementara. Tapi pondasi yang mereka bangun, bisa jadi akan menentukan apakah Siak bisa keluar dari pusaran utang dan ketidakefisienan, atau kembali terjebak dalam pola lama yang gemuk di kertas, tapi rapuh di lapangan.

Pengamat politik Riau, Alexsander Yandra, mengatakan pentingnya peran tim transisi dalam masa peralihan kepemimpinan daerah. Menurutnya, pembentukan tim transisi bertujuan bukan hanya formalitas, tetapi menjadi penentu kelancaran adaptasi visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD.

“Tim transisi seharusnya menjadi motor penggerak stabilitas dan harmonisasi program antara pemerintahan sebelumnya dan yang akan datang,” ujar Alex, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan, tim ini harus mampu menerjemahkan arah kebijakan baru ke dalam dokumen perencanaan. Tujuannya program prioritas kepala daerah terpilih bisa segera dijalankan secara efektif.

Selain itu, Alex menilai, keberadaan tim transisi sangat vital dalam memastikan kelancaran alih kekuasaan tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Mereka bertugas mengumpulkan informasi strategis, menyusun program kerja awal, dan membangun komunikasi lintas sektoral agar kepala daerah baru bisa bekerja sejak hari pertama,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan, tim transisi idealnya menjadi semacam kelompok terarah yang memastikan setiap OPD dapat segera menyusun RKPD yang selaras dengan kebijakan baru dan realistis terhadap kondisi keuangan daerah.

Namun, ia tak menampik adanya potensi ketidakefektifan tim transisi.

“Bisa saja kegagalan tim transisi terjadi karena dua hal, pertama, keterbatasan tim dalam merumuskan program kerja prioritas sesuai fiskal daerah, kedua, lemahnya pemahaman OPD terhadap tupoksi mereka, ditambah minimnya inovasi yang membuat anggaran tidak tepat sasaran,” jelas Alex.

Untuk itu, ia mendorong agar kepala daerah terpilih dapat membentuk tim transisi yang solid, lintas disiplin, dan berbasis data.

“Transisi yang buruk bisa menghambat pelayanan publik dan memperlambat realisasi janji politik. Maka dari itu, ini bukan hanya urusan teknis, tapi juga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” tutupnya.

Laporan: Koko