oleh

Polres Meranti Tindak Lanjuti SKB Tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Simbol Atribut FPI

MERANTI, PUBLIKNEWS.COM – Dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan damai menyongsong pergantian tahun, Polres Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kegiatan dan penggunaan simbol atribut ormas Front Pembela Islam (FPI) di penghujung tahun 2020 sesuai keputusan Pemerintah Republik Indonesia.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIk mengatakan, Pemerintah Pusat saat ini sudah menghentikan seluruh kegiatan Ormas FPI dalam bentuk apapun. Berdasarkan SKB tersebut, kata dia, Polri akan menindak tegas segala aktifitas yang dilakukan oleh FPI sejak dikeluarkan keputusan itu, termasuk menurunkan semua atribut-atribut yang digunakan. Karena FPI tidak lagi mempunyai izin sebagai sebuah organisasi.

“Perlu diketahui bersama mengapa Ormas FPI dibubarkan itu berdasarkan SKB yang dikeluarkan terkait dengan pembekuan dan larangan FPI. Dimana tertuang dalam isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Kapolres Eko Wimpiyanto, Kamis (31/12/2020).

Baca Juga :  Asap Kiriman Belum Hilang, Kecamatan Bungaraya Sumbangkan Kabut Asap di Siak

Selain itu juga, Eko menjelaskan, FPI sebagai ormas belum memenuhi persyaratan sebagai ormas terdaftar, karena terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai ormas maka FPI dianggap bubar. Kemudian FPI dalam melaksanakan kegiatannya tidak menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa serta tidak memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan terkesan meresahkan.

Pengurus dan/atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data ada sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhkan pidana. Disamping itu juga ada sebanyak 206 orang yang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Pengurus dan/atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia (sweeping, red) di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Baca Juga :  Oknum ASN di Siak Bobol Rumah Warga, Sikat Televisi dan Sejumlah Barang

Orang nomor wahid di jajaran Korps Tibrata Polres Meranti tersebut juga menuturkan, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut demi menjaga ketertiban, toleransi serta saling menghormati antara suku maupun agama agar kehidupan masyarakat berjalan aman dan damai.




Redaksi Publik News menerima kiriman berita, rilis pers dan opini. Kirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar