oleh

Parah, Seluruh Anggota DPRD Manado Terindikasi Terlibat Korupsi Massa

MANADO, PUBLIKNEWS.COM – 40 Anggota DPRD Manado terancam menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Manado periode 2014-2019.

Ini menyusul penyidik Kejaksaan Negeri Manado telah menaikan status kasus yang merugikan uang negara sekitar Rp 6 miliar, dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Informasi diperoleh, jajaran legislator di periode itu diduga kuat menerima aliran dana tunjangan pada tahun 2017-2018 berkisar Rp 160 juta hingga 200 juta per orang. Penyidik pun mengkalkulasi kerugian mencapai Rp 6 miliar.

Baca Juga :  Terkait Jalan Rusak di Kampung Rawang Air Putih Siak, Zaini: Habis Dibangun Turun Hujan

“Semua anggota DPRD periode 2014-2019, bisa jadi tersangka karena menerima aliran dana yang dinilai menyalahi aturan,” ujar Kasi Intelijen Theo Rumampuk didampingi Kasi Pidana Khusus Parsaoran Simorangkir, di Manado, Jumat (31/01-2020).

Meski demikian, penyidik masih memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk mengembalikan dana yang terlanjur diterima ke kas negara.

“Kami masih beri kesempatan kembalikan dananya. Memang sudah penyidikan tapi menyelamatkan uang negara diutamakan. Tapi penanganan kasus tetap berjalan sesuai aturan meski kerugian telah dikembalikan,” tambah Simorangkir.

Seperti diketahui, peningkatan status dilakukan Kejari Manado karena hasil penyelidikan yang dimulai sejak November 2019 lalu, penyidik menemukan indikasi pelanggaran korupsi dalam penggunaan dana tersebut.

Baca Juga :  Hakim PN Siak Vonis PT DSI Denda Rp 6 Miliar, Koperasi Sengkemang Kecewa

Dalam proses penyelidikan, ditemukan dua alat bukti sehingga tim penyidik berkeyakinan untuk meningkatkan kasus itu ke tahap selanjutnya yakni penyidikan.

“Kami melakukan penyelidikan awal dan mengumpulkan alat bukti. Dengan proses penyelidikan yang profesional kami meningkatkan kasus ke penyidikan,” tegas Rumampuk (komentar.id)

Sumber : Law-Justice

Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu
Baca Juga :  Kegiatan 2019 Kampung Tumang Masih Dikerjakan Hingga 2020, DPMK Siak Yurnalis: Sesuai Aturan Tidak Boleh



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar