oleh

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dirut BPJS: Beli Rokok Bisa, Menyisihkan Rp5 Ribu Sehari Kok Susah

JAKARTA, (Publiknews.com) – Pemerintah berkukuh dengan keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok peserta mandiri, meski sebagian peserta merasa keberatan.

“Berat lah, terlalu berat,” imbuh Rianti saat ditanya tanggapannya soal rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Perempuan paruh baya itu tengah menemani anak keduanya yang baru dioperasi di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Baca Juga :  Masyarakat Kini Dapat Manfaatkan Layanan Autodebit Untuk Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

“Suami saya gajinya kecil, kalau habis buat BPJS, mendingan bikin gratis aja kali ya,” katanya.

Rianti beserta suami dan anaknya merupakan peserta BPJS Kelas II yang saat ini harus membayar iuran sebesar Rp51 ribu per kepala. Bila rencana kenaikan premi benar-benar dilakukan, dan sesuai dengan usulan pemerintah yaitu sebesar 100%, maka ia harus mengeluarkan uang lebih untuk menjamin kesehatan keluarganya.

“Bertiga, kalau sebulan seratus (ribu, jadinya) tiga ratus (ribu). Aduh…” keluhnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan bahwa rencana kenaikan premi tidak terhindarkan. Pasalnya, sejak tahun 2014 ketika program BPJS Kesehatan dimulai, besaran iuran tidak sesuai dengan hitungan aktuaria pengelolaan risiko keuangan yang berujung pada semakin membengkaknya defisit.

photostudio 1570559838819 - Publiknews
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes. (Foto: Tirto)

“Tidak ada jalan lain bahwa untuk menyelamatkan program ini, untuk menyelamatkan hidup teman-teman kita yang sakit seperti tadi, itu adalah dengan menyesuaikan iuran,” ungkap Fahmi saat menjadi pembicara dalam diskusi tentang tarif iuran BPJS Kesehatan, Senin (07/10).

BPJS Kesehatan menaksir defisit yang akan mereka tanggung hingga akhir tahun 2019 mencapai Rp32,8 triliun. Menurut mereka, angka itu akan semakin membengkak bila tidak ada penyesuaian tarif iuran.

Peserta mandiri `jelita` dan `jelata`

Hingga Senin (07/10), Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan kebijakan apapun terkait penyesuaian jumlah iuran BPJS Kesehatan yang sudah dipaparkan kepada Komisi IX dan XI DPR akhir Agustus lalu. Pasalnya, pemerintah memilih untuk menaikkan tarif melalui Peraturan Presiden (Perpres).


Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar