Gubernur Riau Syamsuar Minta Walikota dan Bupati Dirikan Posko Siaga Darurat Bencana Karhutla

PEKANBARU, (Publiknews.com) – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus meluas di Riau. Paling parah terjadi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Hingga hari ini, api masih terus membara. Namun belum ada pelaku yang diamankan kepolisian terkait kebakaran hutan di Rupat.

Gubernur Riau Syamsuar menyebutkan semua pihak bersinergi, bekerja dan siaga 24 jam dalam menangani kasus karhutla. Hal ini dikatakan Syamsuar saat menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2019 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (27/2).

Syamsuar mengintruksikan seluruh bupati dan wali kota segera mendirikan posko siaga darurat bencana. Itu dilakukan agar penanganan kebakaran lahan bisa cepat ditangani dan jika ada warga yang butuh pertolongan bisa langsung dibantu.

“Dalam menangani kebakaran lahan dibutuhkan sinergisitas dan keterlibatan semua pihak. Apalagi saat ini cuaca di Riau masuk musim kering, sehingga cukup berpotensi terjadi kebakaran lahan. Penanganan Karhutla di Riau termasuk cepat dibandingkan sebelumnya,” ujar Syamsuar.

Syamsuar menyebutkan, karhutla bukan hanya menjadi atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, melainkan semua unsur agar api tidak menyebar luas. Menurut Syamsuar, Badan Restorasi Gambut (BRG) sudah mendata titik-titik rawan Karhutla.

Sehingga nantinya bisa dilakukan pemantauan melalui alat yang bisa mendeteksi kelembaban dan kekeringan tanah gambut.

“Kita memiliki perhatian besar secara bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat, untuk wilayah Riau. Dalam kesempatan ini Satuan Tugas (Satgas) sudah berfungsi dan siaga 24 jam,” ucap Syamsuar.

Soal bagaimana penanganan dan anggarannya, Syamsuar mengatakan harus dikoordinasikan secara bersama-sama. Dia juga meminta tim gabungan yang sudah dibentuk jangan menunggu sudah parah, baru sibuk melakukan pemadaman.

“Titik api banyak sekali acuannya, karenanya kita harus mengacu pada Menteri LHK menggunakan satelit apa untuk memantau, jangan nanti berbeda. Kami berharap kita satu suara dan siapa yang menyampaikan,” jelas Syamsuar.