oleh

Gelar Unjuk Rasa, SPDL Boikot Kantor Desa Losseng

PULAU TALIABU, PUBLIKNEWS. COM – Kembali lakukan aksi unjuk rasa jilid III, Solidaritas Pemuda Desa Losseng (SPDL), memboikot Kantor Desa Losseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara akibat dugaan praktek Korupsi ADD dan DD Desa Losseng, serta mereduksi aktivitas pelayanan Kantor Camat Taliabu Timur Selatan, pada tahun 2017 – 2019 yang terkesan sampai saat ini belum ditindak lanjuti secara prosedul.

Dalam pantauan awak media, saat jalannya aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Losseng, mereka menuntut agar Kepala Desa Losseng ditindak lanjuti, terlihat pihak aparatur Desa Losseng tidak satupun yang menyambangi sejumlah masyarakat dan Pemuda untuk menjawab tuntutan masa aksi tersebut.

Ketua Karang Taruna Desa Losseng, Ajid Tidore S.Pd, yang mengetuai aksi tersebut menyampaikan kekesalannya, dikarenakan mereka tidak bisa menemui Kepala Desa Losseng dan Camat Taliabu Timur Selatan, untuk mengutarakan tuntutan yang dimaksud.

Baca Juga :  Jumlah Pedagang Pasar Rakyat Bobong Taliabu, Tiap Tahun Kian Meningkat

“Kita sudah cukup sabar dan ikhlas mengikuti seluruh tahapan aturan yang ada, tapi kok kenapa sampai hari ini Hasil audit Desa Losseng masih belum ditindak lanjuti. Makanya saya sebagai Ketua Karang Taruna dan korlap harus memboikot Kantor camat dan kantor Desa Losseng, kami palang,” ucap Ajid dengan nada kesal, Senin (20/7/2020).

Sebelumnya SPDL Desa Losseng, telah melakukan aksi besar – besaran untuk menuntut dugaan kasus tersebut. Namun, lagi-lagi tuntutan yang disuarakan tidak mendapat respon dari pihak – pihak terkait. Sampai timbulnya aksi jilid III itu.

“Aksi ini sudah jilid tiga, tapi malah Tidak direspon oleh Camat Taliabu Timur Selatan mengenai tuntutan kami. Padahal waktu hearing dengan Kades Desa Losseng, saya juga sudah sampaikan ke beberapa media, bawa hasil audit Desa Losseng harus ditindak lanjuti, kalau tidak dilakukan, maka kami akan  memasang palang kantor Desa dan Kantor camat kecamatan Taliabu Timur Selatan, sampai ada titik kejelasan hukum mengenai dugaan kurupsi Dana Desa Losseng dari tahun 2017-2019 sesuai hasil audit yang di lakukan Inspektorat Dalam hal ini APIP,” ujarnya.

Baca Juga :  Jelang Hari Ibu 22 Desember, Bupati Siak Serahkan Penghargaan Kepada Kaum Ibu

Terpisah, Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Muslim Buamona saat dihubungi via telpon seluler menyatakan, kekesalannya terhadap pemasangan plang kantor kecamatan dan Desa oleh masa aksi, menurutnya Ketidak-puasan masa aksi terkait pertanggungjawaban Dana Desa Loseng tahun sebelumnya yang laporan pertanggungjawabannya telah dilakukan tahun 2019 itu adalah keliru besar.
Apalagi, masalah DD Desa Losseng tahun 2017-2019 telah diaudit oleh Inspektorat pulau Taliabu, maka semestinya ketidak jelasan mengenai DD Losseng bukan lagi urusan pemerintah kecamatan, karena telah diaudit oleh Inspektorat.

“Sebenarnya mereka (SPDL – red) memasang palang kantor Desa dan kantor Camat itu untuk Apa? Kan yang dorang minta adalah Kepala Desa harus segera menyampaikan LPJ DD Losseng tahun 2019, Sementara LPJ DD Losseng 2019 itu sudah dilakukan pada saat Camat sebelum saya. Jadi, tidak mungkin sesuatu yang sudah dipertanggungjawabkan di masyarakat tahun kemarin oleh Kades, kemudian saya harus desak Kades untuk buat LPJ lagi, itu Kan tidak bisa. Apalagi kasus itu sudah ada Hasil audit Inspektorat, jadi kalau tidak puas kenapa tidak tanya sama Inspektorat, kenapa harus palang kantor Camat dan kantor Desa,” jelas Muslim via telpon.

Komentar