oleh

Larangan Poligami, Kader PSI Ancam Hengkang

JAKARTA, (Publiknews.com) – Ketua DPC PSI Bone  Sulawesi Selatan Nadir Amir, mengancam akan mundur lantaran tidak setuju dengan larangan poligami yang dinyatakan Ketum PSI Grace Natalie. Grace pun mempersilakan jika ada kader yang ingin hengkang.

“Ya, nggak apa-apa. Seleksi ideologi namanya. Kalau dia menolak berarti tidak sejalan,” kata Grace saat dihubungi, Jumat (14/12).

Ia mengatakan PSI tak akan menahan Nadir untuk mundur dari partai. Menurut Grace, tiap orang berhak menyatakan ketidaksetujuan terhadap sebuah aturan.

Nadir sendiri mengungkapkan alasan menolak aturan itu tak berarti dirinya mau berpoligami. Hanya, dia menolak lantaran sang ayah punya 4 istri.

Baca Juga :  Ditanya Persiapan Debat Capres, ini Jawaban Presiden Jokowi...

“Kalau pengurus sudah pasti tidak kami bolehkan poligami. Kalau ayahnya pengurus, ya terserah. Namun kalau yang bersangkutan mau mundur karena tidak setuju, kami tidak akan menahan. Ini verifikasi ideologis namanya,” tegas Grace.

Soal larangan poligami bagi kader PSI itu disampaikan Grace di Jatim Expo, Surabaya, pada Selasa (11/12). Dia tidak akan merestui kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI mempraktikkan poligami.

“Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami,” kata dia.

Baca Juga :  Resmi, Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Jatuh pada Rabu, 5 Juni 2019

Penolakan poligami juga akan dilakukan jika PSI lolos ke parlemen. Dia menyebut PSI akan menjadi yang pertama berjuang merevisi UU Poligami.

Sumber: Medan Daily 
Editor: Ge. Setiawan


Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Baca Juga :  Hearing Soal Penghulu Gagal Dilantik, Komisi I DPRD Siak : Kalau Administrasinya Salah PTUN Kan Saja!

Komentar