oleh

Hasil Putusan Sidang MK: Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi Ditolak

JAKARTA, (Publiknews.com) – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019). Kesimpulannya, Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan yang diajukan dalam gugatan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Anwar Usman di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, tepat pukul 21.15 WIB.

Baca Juga :  Terima Laporan Kecurangan, Bawaslu Riau Selenggarakan Sidang Administrasi Acara Cepat di Rohul dan Siak

MK menilai bukti-bukti maupun dalil yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga tidak kuat sehingga seluruh permohonannya ditolak. Salah satu bukti dari kubu paslon 02 yang ditolak MK terkait dengan tuduhan pelanggaran netralitas aparat negara di Pilpres 2019.

“Baik [dari] bukti surat, tulisan, video, maupun saksi Rahmadsyah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perkara kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang menurut pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara,” kata hakim Aswanto.

Soal aparat kepolisian ditugaskan untuk menyosialisasikan program pemerintah, menurut pertimbangan Mahkamah, hal itu juga wajar dilakukan.

“Tidak ditemukan ajakan untuk memilih calon tertentu. Selain itu, bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon untuk mendalilkan adanya penggalangan [dukungan] kepada paslon 01, adanya Polri membentuk tim buzzer di media sosial, seluruhnya hanya fotocopy berita online yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti pokok peristiwa itu benar terjadi tanpa didukung bukti lain,” ujar Aswanto.

Tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga bahwa telah terjadi kecurangan secara terstruktrur, sistematis dan masif (TSM) yang melibatkan aparat negara juga dinilai tidak terbukti oleh MK.

“Apa yang didalilkan pemohon sebagai pelanggaran TSM tidak terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak berdasar menurut hukum,” kata hakim Wahiduddin Adams.
Menurut Wahiddudin, tidak ditemukan keterkaitan tindakan aparatur negara dengan perolehan suara masing-masing paslon. Padahal, salah satu ciri kecurangan TSM adalah ada keterkaitan satu kasus dan kasus lain yang berskala nasional, dan berhubungan dengan perolehan suara secara langsung.

Dalil kubu 02 bahwa kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri menjadi bagian dari penggunaan APBN untuk politik uang di Pilpres 2019 juga ditolak MK. “Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Arief Hidayat.


Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar