oleh

21 Tahun Kuasai Lahan, PT Duta Swakarsa Indah (DSI) Belum Miliki Sertifikat HGU

SIAK, (Publiknews.com) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak menggelar hearing atau dengar pendapat bersama Perusahaan Kebun Kelapa Sawit PT DSI dan masyarakat di Ruang Banggar Kantor DPRD Siak Senin, (16/12/2019) pagi.

Acara itu dipimpin Ketua Komisi II Sujarwo. Hadir juga bersama masyarakat beberapa penghulu kampung tiga Kecamatan Mempura, Kotogasib, dan Dayun serta pihak PT DSI yang didampingi penasehat hukumnya Aksa Bone dan beberapa OPD Kabupaten Siak.

Saat hearing, Komisi II mempertanyakan berapa jumlah lahan milik PT DSI dan berapa yang sudah digarapnya. Bukan itu saja, dewan juga menanyakan sampai di mana perizinan yang dimiliki oleh DSI.

Baca Juga :  Dewan Siak H Musar Buka Turnamen Volly Ball Artul Tualang Cup 2019

“Lahan milik DSI berapa, terus yang sudah digarap saat ini berapa, dan perizinan yang sudah dimiliki berapa. Tolong nanti pihak DSI jelaskan semuanya,” kata Sujarwo, Ketua Komisi II sebagai pimpinan hearing.

Setelah mendengarkan penjelasan masing-masing Penghulu Kampung yang hadir saat itu, pihak PT DSI menjelaskan bahwa mereka mendapatkan pelepasan kawasan hutan sebanyak 13 ribu hektare lebih. Namun, izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Siak hanya 8 ribu hektare.

“Sesuai pelepasan kawasan hutan lahan PT DSI seluas 13 ribu hektare lebih. Tapi, izin lokasi yang disetujui Bupati Siak hanya 8 ribu hektare saja,” jelas Direktur PT DSI Misno.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Siak Kunjungan Kerja ke Samarinda Bahas UMK

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Siak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Awaludin menegaskan, jika memang perizinan yang dimiliki PT DSI belum lengkap, namun ia menyayangkan kenapa DSI sudah beroperasi sampai saat ini.

“Dari penjelasan tadi saya dapat menyimpulkan, hanya berdasarkan tiga jenis izin saja PT DSI sudah berani beroperasi. Sementara, HGU DSI mulai dari 1998 sampai 2019 atau 21 tahun belum juga mereka miliki, aneh saja gitu,” kata Awaludin.

Awaludin juga mempertanyakan, terkait Corporate Social Responsibility (CSR) PT DSI selama ini. Selain itu ia juga bertanya tentang pajak yang sudah dibayarnya berdasarkan IUP mereka.


Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu
Baca Juga :  Minimnya Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Komisi IV DPRD Siak Panggil PT Truba dan Indah Kiat



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar