oleh

Hearing TORA kedua, Ketua DPRD Siak Sarankan Agar Semua Pihak Saling Melengkapi Data

SIAK, (Publiknews.com) – Pada Hearing atau dengar Pendapat kedua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak dengan Koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU) bersama Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) LIRA, serta elemen masyarakat yang melibatkan beberapa intansi Pemerintah Kabupaten Siak Senin, (29/7/2019) di Ruang Banggar DPRD Siak, Riau belum ada kesepakatan. Meski pada hearing saat itu, pihak DPRD Siak sudah memenuhi permintaan koperasi BUTU agar melibatkan pihak Pemkab Siak seperti yang dilayangkan melalui surat pada hearing pertama minggu lalu.

Awal hearing dimulai, beberapa poin yang menjadi catatan penting bagi ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Sesekali, melalui mikrofon yang dipakainya selalu menyarankan agar penyampaian materi oleh semua pihak agar sesuai runutnya.

“Maaf rekan-rekan semua, dalam menyampaikannya di forum ini agar sesuai dengan runutnya. Karena, jika dari awal runut pembahasan tidak tersusun dengan baik, menurut saya ini akan menguras tenaga saja,” kata Ketua DPRD Siak Indra Gunawan selaku pimpinan Hearing kepada seluruh peserta.

Baca Juga :  Kadiskes Siak Sebut, Jumlah ODP Sebanyak 93 Orang

Pantaun di lapangan, hearing kedua DPRD Siak yang dipimpin ketua DPRD Siak Indra Gunawan yang didampingi wakil ketua I Sutarno dan Ketua Komisi II DPRD Siak Toha Nasrudin yang didampingi beberapa anggotanya telah menghadirkan beberapa Intansi pemerintah mulai dari Pertanahan, BPN, Asisten I Setda Kab Siak, Camat Pusako, Camat Mempura, Camat Sungai Apit, Pengurus Koperasi BUTU dan seluruh Penghulu yang mendapatkan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di tiga kecamatan.

Hearing berjalan sangat alot, hal terlihat disaat ada penyampaian selalu terjadi adu argumen antara MPKS, LIRA dengan pihak Koperasi BUTU. Melihat hal itu, pimpinan forum mengingatkan sesuai kesepakatan yang disampaikan oleh Ketua Komisi II Toha Nasrudin, bahwa tujuan diadakan hearing bukan untuk cari benar salah, akan tetapi untuk mencari mufakat.

Baca Juga :  Baru Pulang dari di Negaranya, TKA Asal China PT IKPP Perawang Dikarantina

“Dari awal hearing minggu lalu sudah saya sampaikan, bahwa tujuan hearing ini bukan menghakimi siapa yang benar dan yang salah. Akan tetapi, ini untuk mencari kesepakatan dan transparansi dihadapan publik,” sambung Indra Gunawan.


Siapakah Yang Layak Jadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Siak 2020 - 2025?
  • *) Pilih Salah Satu
Baca Juga :  Galeri Foto: Tahun ke-7 Event Balap Sepeda Internasional Tour de Siak 2019



Redaksi Publik News menerima kiriman opini & jurnalisme warga. Panjang kiriman 500 – 600 kata dan dikirim ke: mediapubliknewscom@gmail.com atau WhatsApp: 0852 7213 4500


LOWONGAN KERJA WARTAWAN PUBLIKNEWS

Komentar