Dinilai Tidak Transparan, Warga Paluh Soroti Pembangunan MTs Nurul Falah

SIAK, (Publiknews.com) – Pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yayasan Nurul Falah yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dinilai tidak transparan oleh masyarakat Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau.

Pasalnya, dalam kegiatan itu tidak ada plang yang menunjukkan berapa besaran anggaran pada pembangunan tersebut. Sehingga, pembangunan tiga lokal MTs Yayasan Nurul Falah itu menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat Paluh.

“Kalau kegiatan pembangunan tak pakai plang dari mana masyarakat tahu berapa jumlah anggarannya dan dari mana sumbernya? Kita sebagai masyarakat di sini cuma tahu kabar angin saja selama ini,” kata Ropai tokoh masyarakat Kampung Paluh kepada Publiknews.com Kamis, (12/12/2019) siang.

Selanjutnya Ropai juga mengatakan, menurut kabar yang beredar di masyarakat, jumlah anggaran untuk pembangunan MTs itu sebesar Rp400 juta.

“Kalau tak salah kabarnya anggarannya sebesar Rp400 juta dari CSR, tapi tak tahu pastinya karena plangnya tak ada,” tambahnya.

Sementara Kepala MTs Yayasan Nurul Falah Makrus mengatakan, bahwa kegiatan itu dikelola langsung oleh yayasan. Namun, pekerjanya melibatkan masyarakat tempatan.

“Kalau kegiatannya langsung yayasan yang mengelola bang, untuk pekerjanya orang tempatan sini kok,” kata Makrus saat dikonfirmasi Publiknews.com melalui saluran telefon genggamnya.

Makrus juga menjelaskan terkait sumber dana yang digunakan untuk bangunan tersebut. Ia juga mengatakan, sebelum kegiatan itu dimulai, pihak yayasan sudah membicarakan dengan pihak pemerintah kampung setempat.

“Dananya itu sebesar Rp400 juta dari CSR perusahaan Bumi Siak Pusako (BSP), Laznas BSM, Mandiri Syariah jugak, dan kita sudah menyampaikan ke masyarakat saat rapat di Masjid Kampung Paluh bang. Kalau memang pihak pemerintah kampung tidak mengetahui dari mana ceritanya, sedangkan proposal saja yang teken penghulu,” tegas Makrus.

Makrus juga menampik kabar bahwa sebagai kepala tukang pada pembangunan tiga lokal MTs itu merupakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia juga menjelaskan, jika ASN yang terlibat di kegiatan itu hanya sebagai pekerja dan itu sifatnya pribadi saja.

“Itu gak benar bang, yang ada itu kepala tukang masyarakat tempatan, kalau masalah oknum ASN dia hanya pekerja. Ya kalau namanya pekerja itukan urusan pribadi dia sebagai ASN bang,” tandasnya.

Laporan : Koko