Dana Banpol di Siak Rp 1,127 Miliar, PAN Dapat Jatah Terbanyak

SIAK, (publiknews.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Siak telah menggelontorkan dana Bantuan Politik untuk sepuluh partai yang mendapat kursi di DPRD. Anggaran tersebut sebanyak Rp 1,127 Miliar per tahun.

Dari data yang dihimpun, Partai Amanat Nasional mendapat jatah bantuan dana terbanyak, karena pembagian dana sesuai dengan jumlah suara pada legislatif 2019.

Kepala Kesbangpol Siak, Hasmizal menyebutkan bahwa dana bantuan tersebut sudah dicairkan dan diterima oleh masing – masing partai yang tercantum.

“Dana sudah dicairkan, yang mentransfer Badan Keuangan Daerah, tapi prosesnya di Kesbangpol,” Kata dia melalui selulernya kepada publiknews.com, Jumat (10/1/2020).

Dijelaskannya, semua Parpol harus memanfaatkan anggaran tersebut. Tahap selanjutnya masing – masing Parpol melaporkan langsung pertanggungjawabannya ke Badan Pemeriksaan Keuangan.

“Setelah ini Parpol harus melaporkan SPT, untuk pengajuan proposal dana selanjutnya,” Ujarnya.

Berdasarkan perhitungan pembagian dana, satu suara dihargai Rp 5.353, kemudian jumlah suara sah yang ditetapkan KPU dikalikan dengan harga tersebut.

Dari data Kesbangpol Siak, PAN memperoleh bantuan sebanyak Rp 220.377.657 karena mendapat suara sah 41.169. Partai Golkar Rp 186.589.521 suara sah 34.857, Partai Gerindra Rp 153.652.512 suara sah 28.704, PDI-P Rp 141.329.906 suara sah 26.402, PKS Rp 96.022.114 suara sah 17.938, Partai Demokrat Rp 81.392.365 suara sah 15.205, PKB Rp 74.952.706 suara sah 14.002, Partai Nasdem Rp 63.663.229 suara sah 11.893, Partai Hanura Rp 58.197.816 suara sah 10.872, terakhir yang mendapat dana paling rendah adalah PPP memperoleh Rp 51.110.444 dengan suara sah 9.548.

Total anggaran keseluruhan yang dikucurkan Rp 1.127.288.270 dan total suara sah dari sepuluh partai 210.590 suara.

Kegunaan anggaran tersebut untuk pendidikan politik sebesar 60 persen dan operasional partai sebesar 40 persen. Pendidikan politik bisa berupa program seminar, sosialisasi, diskusi publik, dialog dan lain-lain. Sedangkan untuk operasional bisa berupa biaya sewa kantor, pembelian ATK dan kebutuhan sekretariat lainnya.

Laporan : Wahyu